Pemerintah Indonesia terus melakukan modernisasi struktur kelembagaannya untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah perubahan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID).
Perubahan ini diumumkan secara resmi pada 7 Februari 2025, sebagai bagian dari penataan ulang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang kini telah bertransformasi menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI). Langkah ini diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 140 Tahun 2024 dan diperjelas lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (PERMEN KOMDIGI) Nomor 1 Tahun 2025.
Transformasi ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur digital nasional serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio dan regulasi perangkat telekomunikasi.
Daftar isi
Mengapa SDPPI Berubah Menjadi DJID?
Sebagai bagian dari strategi nasional dalam pengembangan ekosistem digital, perubahan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan utama:
Optimalisasi pengelolaan infrastruktur digital
Dengan kemajuan teknologi seperti 5G, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI), diperlukan badan yang lebih fokus dalam memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung inovasi di berbagai sektor.
Efisiensi dalam regulasi dan standarisasi teknologi
DJID tetap mengemban tanggung jawab dalam mengatur spektrum frekuensi radio serta menetapkan standar perangkat telekomunikasi agar sesuai dengan regulasi nasional dan global.
Memastikan akses digital yang lebih merata
Salah satu visi utama DJID adalah memastikan bahwa akses terhadap teknologi digital tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan, tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat di daerah terpencil melalui program pengembangan jaringan dan konektivitas digital nasional.
Mendukung ekosistem ekonomi digital
Infrastruktur digital yang kuat menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan industri digital, termasuk startup, e-commerce, dan UMKM berbasis teknologi. DJID bertugas untuk memastikan bahwa ekosistem ini dapat berkembang dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
Dampak Perubahan DJID terhadap Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi
Perubahan ini sempat menimbulkan pertanyaan mengenai kelangsungan proses sertifikasi perangkat telekomunikasi yang sebelumnya berada di bawah SDPPI. Namun, pemerintah memastikan bahwa transisi ini berjalan dengan lancar tanpa mengganggu regulasi atau prosedur yang sudah ada.
Beberapa perubahan yang terjadi setelah DJID mulai beroperasi meliputi:
- Format nomor sertifikat berubah: Mulai 20 Januari 2025, nomor sertifikat yang sebelumnya menggunakan format 12345/SDPPI/20XX kini berubah menjadi 12345/DJID/20XX.
- Regulasi lama tetap berlaku: Semua regulasi teknis yang dikeluarkan di bawah SDPPI masih dapat digunakan, meskipun DJID akan menerbitkan beberapa pembaruan peraturan yang menyesuaikan dengan kebutuhan industri digital saat ini.
- Tidak ada perubahan dalam proses sertifikasi: Semua prosedur terkait sertifikasi perangkat telekomunikasi tetap berjalan seperti biasa. Baik perusahaan lokal maupun internasional yang ingin mendapatkan sertifikasi tetap bisa mengajukan permohonan tanpa ada kendala administrasi tambahan.
Fokus Utama DJID dalam Pengembangan Infrastruktur Digital
Sebagai lembaga yang kini bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur digital nasional, DJID memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab yang mencakup beberapa aspek penting.
Pengembangan infrastruktur telekomunikasi
DJID bertanggung jawab dalam membangun dan meningkatkan akses digital di seluruh wilayah Indonesia melalui berbagai inisiatif, termasuk:
- Ekspansi jaringan fiber optik nasional untuk memperkuat konektivitas internet di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
- Penguatan jaringan 5G agar Indonesia dapat lebih cepat mengadopsi teknologi telekomunikasi terbaru.
- Peningkatan pusat data nasional guna mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan dan industri.
Regulasi dan standarisasi teknologi
DJID memastikan bahwa semua perangkat telekomunikasi yang digunakan di Indonesia memenuhi standar teknis yang sesuai dengan regulasi internasional. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kompatibilitas perangkat dalam ekosistem digital yang terus berkembang.
Mendorong ekonomi digital nasional
Dengan semakin berkembangnya industri berbasis teknologi, DJID berperan dalam memastikan bahwa infrastruktur digital dapat mendukung pertumbuhan startup, fintech, serta bisnis berbasis e-commerce dan IoT.
Keamanan digital dan pengelolaan spektrum frekuensi
Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, DJID juga bertugas untuk mengelola keamanan siber dan memastikan bahwa alokasi spektrum frekuensi berjalan secara optimal tanpa mengganggu layanan telekomunikasi lainnya.
Kesimpulan
Perubahan dari SDPPI menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) bukan hanya sekadar pergantian nama, tetapi juga menandakan langkah besar dalam upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia. Dengan fokus utama pada pengelolaan infrastruktur digital, regulasi perangkat telekomunikasi, serta pengembangan ekonomi digital, DJID diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan industri digital nasional.
Ke depan, DJID akan terus melakukan pembaruan regulasi serta mengoptimalkan pengelolaan spektrum frekuensi agar Indonesia dapat bersaing di era digital global. Dengan infrastruktur yang semakin maju dan regulasi yang lebih adaptif, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemimpin dalam inovasi teknologi digital di Asia Tenggara.
Bagi perusahaan atau individu yang memerlukan informasi lebih lanjut tentang sertifikasi perangkat telekomunikasi dan kebijakan terbaru DJID, tetap pantau situs resmi KOMDIGI atau sumber terpercaya lainnya, seperti Narmadi.co.id.
Leave a Comment