FAQ

Sertifikasi alat telekomunikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Persyaratan Teknis dan/atau standar yang ditetapkan.

Alat dan perangkat telekomunikasi wajib disertifikasi untuk:

1. Menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi
2. Mencegah saling mengganggu antar alat dan perangkat telekomunikasi
3. Melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi
4. Mendorong berkembangnya industri, inovasi dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional

1. Pemilik merek yang berbadan hukum di Indonesia.
2. Badan usaha yang ditunjuk sebagai perwakilan, importir atau distributor resmi oleh pemilik merek asing.
3. Badan hukum Indonesia yang memproduksi Peralatan Telekomunikasi

A. Permohonan Sertifikasi Baru

Pemohonan Sertifikasi Baru diajukan secara daring dengan melengkapi form isian di laman OSS dan e-sertifikasi next gen serta mengunggah lampiran persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan umum:

1. Wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan hak akses layanan OSS (khusus untuk pelaku usaha);
2. Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report yang diterbitkan oleh balai uji dalam negeri yang telah ditetapkan atau balai uji luar negeri yang diakui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
3. Dokumen spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
4. Deklarasi kesesuaian (Declaration of Conformity) terhadap standar teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang ditandatangani oleh pemohon;
5. Foto berwarna Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menampilkan data merek dan model tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
6. Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid; dan
7. Melunasi biaya sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Persyaratan khusus:
8. Khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa penguat sinyal (repeater/booster) sistem komunikasi bergerak seluler, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia dan Surat pernyataan tidak memperdagangkan selain kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia;
9. Khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa telepon/modem satelit, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit dan surat pernyataan tidak memperdagangkan selain kepada penyelenggara layanan telepon atau modem satelit;
10. Khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, melampirkan surat deklarasi jaminan keamanan International Mobile Equipment Identity (IMEI) dan daftar IMEI yang disetujui oleh Global System for Mobile Communications Association (GSMA) atau sejenisnya;
11. Khusus untuk permohonan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diajukan oleh badan usaha Indonesia yang ditunjuk sebagai perwakilan atau distributor resmi oleh pemilik merek yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melampirkan surat penunjukan sebagai perwakilan atau distributor resmi dari pemilik merek;
12. Khusus untuk permohonan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diajukan oleh pemilik merek yang berbadan hukum Indonesia, melampirkan dokumen yang menunjukan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kepemilikan merek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
13. Khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diwajibkan memenuhi ketentuan terkait perindustrian, melampirkan dokumen yang menunjukan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian;
14. Khusus untuk pemohon sertifikasi dari Non Pelaku Usaha untuk keperluan sendiri, Instansi Penyelenggara Negara, organisasi internasional, dan orang perseorangan, melampirkan surat pernyataan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi hanya digunakan untuk keperluan sendiri.
15. Khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diwajibkan memenuhi Batasan Specific Absorption Rate, melampirkan dokumen yang menunjukan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
16. Khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang memiliki fitur telekomunikasi yang menggunakan daya pancar di bawah 10mW (miliwatt) serta hanya memiliki 1 (satu) fitur dan diajukan untuk permohonan sertifikat varian, melampirkan dokumen blok diagram serta foto letak modul terpasang pada perangkat dan surat pernyataan penggunaan modul yang menyataan merek dan tipe modul terpasang pada merek, tipe, dan varian alat perangkat.

B. Permohonan Perubahan sertifikat

Mengajukan perubahan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam hal terdapat perubahan data administrasi sebagai berikut:

1. Perubahan nama pemegang Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
2. Untuk pelaku usaha pemohon memastikan data di OSS sudah sesuai;
3. Untuk non pelaku usaha, sertifikat DJID yang lama dan surat pernyataan perubahan nama.

Perubahan alamat pemegang Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Untuk non pelaku usaha, melampirkan sertifikat DJID yang lama dan surat pernyataan perubahan alamat.

Untuk pelaku usaha pemohon memastikan data di OSS sudah sesuai;

Baca artikel kami tentang persyaratan dokumen aplikasi sertifikasi DJID

Source: Pelayanan SDPPI

Biaya Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Keterangan Biaya:

1. Sertifikat Baru HKT & Non HKT LHU Dalam Negeri Rp 12.000.000,00
2. Sertifikat Baru Non HKT - LHU Luar Negeri NON MRA Rp 60.000.000,00
3. Sertifikat Baru Non HKT - LHU Luar Negeri MRA & Non MRA Rp 60.000.000,00
4. Sertifikat Baru Non HKT - LHU Luar Negeri MRA Rp 50.000.000,00
5. Sertifikat Baru Non HKT - LHU Kombinasi NON MRA Rp 40.000.000,00
6. Sertifikat Baru Non HKT - LHU Kombinasi MRA & Non MRA Rp 40.000.000,00
7. Sertifikat Baru Non HKT - LHU Kombinasi MRA Rp 30.000.000,00
8. Sertifikat Baru HKT - LHU Luar Negeri NON MRA Rp 80.000.000,00
9. Sertifikat Baru HKT - LHU Luar Negeri MRA & Non MRA Rp 80.000.000,00
10. Sertifikat Baru HKT - LHU Luar Negeri MRA Rp 60.000.000,00

Untuk keterangan silahkan baca biaya sertifikasi SDPPI

4 lembaga pengujian yang sudah diakui oleh DJID (KOMDIGI) untuk melakukan pengujian Radio Frekuensi (RF). Diantaranya yaitu:

1. Balai Besar Pengujian Perangkat Pos dan Telekomunikasi (BBPPT),
2. TELKOM Research and Development Center (Telkom RDC),
3. Bureau Veritas Indonesia
4. Polytron

Silahkan kunjungi halaman kami tentang biaya pengujian alat telekomunikasi