Mesin EDC (Electronic Data Capture) sudah menjadi bagian penting dalam aktivitas transaksi harian, terutama di sektor ritel. Alat ini memudahkan proses pembayaran nontunai menggunakan kartu debit, kredit, atau QR Code, dan telah diadopsi secara luas oleh pelaku usaha dari berbagai skala.
Namun, di balik manfaatnya, masih banyak importir atau distributor yang belum menyadari bahwa mesin EDC termasuk perangkat yang wajib memenuhi regulasi tertentu di Indonesia. Salah satunya adalah sertifikasi dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Lalu, apakah semua mesin EDC harus memiliki sertifikasi ini? Mari kita bahas secara lengkap.
Daftar isi
Apa itu Sertifikasi DJID?
Sertifikasi DJID adalah proses penilaian teknis yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu perangkat yang menggunakan frekuensi radio telah memenuhi standar keamanan dan teknis di Indonesia. Proses ini mencakup pengujian perangkat, evaluasi spesifikasi, dan penerbitan sertifikat resmi sebelum produk dapat diedarkan secara legal.
Dulunya dikenal sebagai sertifikasi SDPPI, namun kini berganti nama menjadi DJID. Sertifikasi produk ini wajib untuk semua perangkat yang:
- Memiliki konektivitas nirkabel (Bluetooth, WiFi, NFC, 4G/LTE)
- Beroperasi menggunakan spektrum frekuensi radio
Apakah Mesin EDC Termasuk Perangkat yang Wajib Disertifikasi?
Ya. Mesin EDC termasuk dalam kategori perangkat wajib sertifikasi DJID. Mengapa? Karena mayoritas mesin EDC modern telah dilengkapi dengan berbagai fitur konektivitas nirkabel, seperti:
- Bluetooth untuk komunikasi jarak dekat
- WiFi untuk integrasi sistem dan pelaporan otomatis
- 4G/LTE untuk transaksi berbasis jaringan seluler
- NFC untuk transaksi nontunai dengan kartu contactless
Karena menggunakan frekuensi radio untuk beroperasi, maka EDC termasuk alat dan perangkat telekomunikasi yang tunduk pada regulasi spektrum nasional. Tanpa sertifikasi, perangkat ini dianggap tidak legal untuk dipasarkan atau digunakan secara komersial di Indonesia.
Dasar Regulasi Sertifikasi Mesin EDC
Sebagai perangkat yang menggunakan konektivitas nirkabel seperti Bluetooth, NFC, WiFi, hingga jaringan seluler (4G/LTE), mesin EDC wajib mematuhi regulasi spektrum frekuensi radio yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini ditetapkan dalam sejumlah regulasi resmi yang menjadi dasar hukum untuk proses sertifikasi perangkat:
- KEPMEN Kominfo No. 352 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Berbasis Teknologi Long Term Evolution dan IMT-2020 (International Mobile Telecommunications).
- KEPMEN Kominfo No. 260 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jenis Short Range Devices (SRD).
- KEPMEN Komdigi No. 12 Tahun 2025 tentang Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas dan Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Jaringan Area Lokal Radio (Radio Local Area Network).
Ketiga regulasi ini menjadi dasar penilaian teknis terhadap mesin EDC, terutama dalam hal:
- Rentang frekuensi operasional yang diizinkan
- Batas maksimum daya pancar yang diperbolehkan
- Standar emisi liar (spurious emission)
- Kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik (EMC)
Dengan mengacu pada regulasi ini, setiap perangkat EDC dapat dievaluasi untuk memastikan bahwa teknologinya sesuai dan tidak mengganggu sistem komunikasi lain di Indonesia.
Proses Sertifikasi DJID untuk Mesin EDC
Jika Anda adalah pemilik merek, distributor, atau importir mesin EDC, berikut tahapan sertifikasi yang harus dilalui:
Pengumpulan dan persiapan dokumen teknis
Siapkan dokumen penting seperti datasheet produk, manual pengguna, foto perangkat, surat kuasa teknis (jika diperlukan), serta spesifikasi frekuensi dan daya pancar.
Pengujian di laboratorium terakreditasi
Perangkat EDC harus melalui uji teknis di lab yang diakui DJID. Pengujian ini mencakup:
- Frekuensi operasional
- Daya pancar
- Emisi liar (spurious emission)
- EMC (electromagnetic compatibility)
Pengajuan melalui sistem e-Sertifikasi DJID
Setelah hasil pengujian tersedia, seluruh dokumen dan laporan uji diajukan secara daring melalui sistem resmi DJID.
Evaluasi dan verifikasi oleh DJID
Tim DJID akan mengevaluasi kelengkapan dokumen dan hasil pengujian. Jika semuanya sesuai standar teknis, sertifikat akan diterbitkan.
Penerbitan dan penempelan label sertifikasi
Setelah mendapatkan sertifikat resmi, produk wajib mencantumkan label DJID pada kemasan atau perangkat sebagai bukti legalitas distribusi di Indonesia.
Kapan Sertifikasi Harus Diajukan?
Sertifikasi wajib diajukan sebelum produk didistribusikan atau digunakan secara komersial di Indonesia. Ini berlaku baik untuk:
- Produk impor
- Produk lokal hasil produksi sendiri
- Produk rebranding dari luar negeri
Sertifikasi hanya dapat diajukan oleh pemegang merek, importir resmi, atau distributor yang ditunjuk.
Apakah Sertifikasi SNI Juga Dibutuhkan?
Meskipun tidak wajib, sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dapat menjadi nilai tambah bagi produk EDC. Label SNI menunjukkan bahwa perangkat telah memenuhi standar keselamatan, kualitas bahan, dan keandalan fungsi.
SNI direkomendasikan untuk memperkuat kepercayaan pasar, terutama jika menyasar sektor publik atau perbankan.
Kesimpulan
Mesin EDC wajib memiliki sertifikasi DJID jika menggunakan konektivitas nirkabel seperti WiFi, Bluetooth, NFC, atau 4G. Sertifikasi ini penting bukan hanya untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk menjamin bahwa perangkat aman digunakan dan tidak mengganggu spektrum frekuensi di Indonesia.
Jika Anda berencana menjual, mengimpor, atau mengikutsertakan mesin EDC dalam proyek tender, pastikan perangkat sudah tersertifikasi secara resmi. Dengan begitu, Anda tidak hanya melindungi bisnis dari risiko hukum, tapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar nasional.
Butuh bantuan dalam proses sertifikasi atau konsultasi teknis? Gunakan jasa sertifikasi DJID profesional agar proses lebih cepat, akurat, dan sesuai aturan yang berlaku.
Leave a Comment