Perkembangan dunia digital membuat kebutuhan terhadap keamanan telekomunikasi semakin mendesak. Identitas pengguna yang terhubung dengan nomor telepon kini digunakan di berbagai layanan, mulai dari aplikasi pesan, platform finansial, hingga transaksi e-commerce.
Nah, untuk memperkuat perlindungan data dan mencegah penyalahgunaan identitas telekomunikasi, pemerintah India merilis Telecommunications (Telecom Cyber Security) Amendment Rules 2025. Regulasi ini menjadi pembaruan penting dari aturan tahun sebelumnya dan membawa perubahan besar dalam cara industri digital mengelola keamanan.
Agar Anda bisa memahami gambaran besarnya, artikel ini merangkum apa saja yang berubah, bagaimana aturan ini bekerja, dan dampaknya bagi ekosistem digital yang semakin kompleks.
Daftar isi
Apa Latar Belakang Regulasi Baru Ini?
Selama beberapa tahun terakhir, banyak kasus penyalahgunaan identitas telekomunikasi muncul, terutama yang melibatkan pemalsuan data pelanggan atau perangkat dengan IMEI yang dimodifikasi.
Nomor telepon sering menjadi pintu masuk bagi pelaku untuk mengambil alih akun pengguna. Pemerintah India melihat situasi ini sebagai ancaman serius yang harus ditangani secara sistematis.
Melalui Telecommunications (Telecom Cyber Security) Amendment Rules 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa identitas telekomunikasi diverifikasi secara benar sebelum digunakan untuk layanan tertentu. Regulasi ini menempatkan keamanan sebagai fondasi utama yang harus dipenuhi oleh operator, platform digital, hingga penyedia layanan berbasis nomor telepon.
Perubahan Penting dalam Aturan 2025
Untuk memudahkan Anda memahami isi aturannya, berikut daftar pembaruan yang paling relevan dalam Telecommunications (Telecom Cyber Security) Amendment Rules 2025:
Penambahan definisi penting
Regulasi memperjelas definisi beberapa entitas untuk memastikan tidak ada celah:
- Licensee, yaitu pemegang lisensi penyelenggara telekomunikasi.
- Authorised Entity, yakni entitas yang diberi kewenangan pemerintah India untuk melakukan verifikasi.
- TIUE (Telecommunication Identifier User Entity), yaitu entitas yang menggunakan nomor telekomunikasi sebagai identitas pelanggan. TIUE mencakup banyak jenis layanan digital, termasuk aplikasi pembayaran, platform pesan, toko online, dan layanan transportasi.
Dengan definisi yang jelas, regulasi memberikan batas tanggung jawab yang lebih tegas.
Pengenalan MNV Platform untuk validasi identitas
Bagian paling penting dari aturan baru ini adalah hadirnya Mobile Number Validation (MNV) Platform, sistem terpusat yang digunakan untuk mengecek apakah nomor telekomunikasi sesuai dengan identitas pengguna yang terdaftar.
Cara kerjanya cukup sederhana:
- TIUE atau pemerintah mengirim permintaan validasi ke platform
- Platform meneruskan permintaan tersebut ke operator atau entitas resmi
- Sistem memverifikasi apakah data yang diberikan pelanggan benar
- Platform mengirimkan hasil validasi
Proses ini memperketat verifikasi identitas sebelum layanan diberikan. Dengan begitu, pelanggan bisa merasa lebih aman ketika memanfaatkan layanan digital.
Pembagian biaya validasi
Regulasi menetapkan bahwa biaya untuk menggunakan MNV Platform akan dibagi antara pemerintah atau agensi pengelola dan entitas resmi yang menyediakan layanan verifikasi. Pembagian ini bertujuan agar sistem berjalan stabil tanpa menambah beban besar di satu pihak.
Larangan penggunaan IMEI yang sudah ada di jaringan
Regulasi juga menyasar keamanan perangkat. Produsen perangkat telekomunikasi tidak boleh menggunakan IMEI yang sudah aktif di jaringan India untuk perangkat baru, baik yang diproduksi lokal maupun yang diimpor.
Langkah ini membantu menekan peredaran perangkat ilegal dan mengurangi risiko keamanan yang muncul dari perangkat hasil modifikasi.
Pembuatan database IMEI bermasalah
Pemerintah membentuk database yang berisi IMEI yang:
- Telah dipalsukan
- Dimodifikasi
- Diblokir
Para pelaku jual-beli perangkat second (bekas) wajib memeriksa database tersebut sebelum melakukan transaksi. Dengan begitu, pasar perangkat bekas menjadi lebih aman.
Kewenangan pemerintah untuk suspensi identitas telekomunikasi
Pemerintah India kini memiliki kewenangan untuk:
- Menghentikan sementara penggunaan telecommunication identifiers
- Memutus penggunaan identifier tertentu secara permanen
- Membatasi penggunaan identifier oleh TIUE bila dianggap berisiko
Hal ini memberi fleksibilitas kepada pemerintah India untuk memastikan stabilitas keamanan digital, terutama dalam situasi mendesak.
Dampak Aturan Baru bagi Industri Digital
Regulasi ini membawa perubahan besar bagi berbagai pihak.
- Pengguna mendapat perlindungan lebih baik
Dengan validasi yang lebih ketat, penyalahgunaan identitas pelanggan dapat diminimalisir. Pengguna akan merasa lebih aman ketika melakukan aktivitas digital. - Perusahaan teknologi wajib menyesuaikan sistem
TIUE perlu memastikan sistem identifikasi mereka terhubung dengan MNV Platform. Penyesuaian ini mungkin membutuhkan integrasi teknis, tapi dampaknya sangat besar untuk keamanan jangka panjang. - Pasar perangkat bekas menjadi lebih transparan
Dengan database IMEI bermasalah, pelaku bisnis perangkat bekas tidak bisa lagi menjual perangkat dengan jejak kriminal atau perangkat hasil manipulasi.
Penutup
Kehadiran Telecommunications (Telecom Cyber Security) Amendment Rules 2025 menunjukkan komitmen pemerintah India untuk menciptakan ekosistem telekomunikasi yang lebih aman dan terpercaya.
Pemerintah memberi perhatian serius terhadap verifikasi identitas, keamanan perangkat, dan transparansi data, sehingga semua pengguna bisa merasa nyaman ketika beraktivitas di dunia digital.
Leave a Comment