#1 Your Trusted Business Partner

post market surveillance - Narmadi.co.id

Pemeriksaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Melalui Post Market Surveillance

Di Indonesia, proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi tidak berhenti setelah sertifikat diterbitkan dan penempelan labeling saja. Setelah perangkat memasuki pasar, pemerintah tetap melakukan pengawasan untuk memastikan produk tersebut tetap memenuhi standar teknis. Mekanisme pengawasan inilah yang dikenal sebagai Post Market Surveillance (PMS). Dalam PERMEN KOMINFO Nomor 3 Tahun 2024, PMS ditegaskan melalui definisi sampel, yaitu perangkat bersertifikat yang diambil dari pasar, tempat produksi, atau tempat penyimpanan untuk keperluan pengawasan. Artinya, pengawasan dilakukan terhadap perangkat yang sudah beredar, bukan hanya ...

Galih Nugroho

Tarif dan Biaya Sertifikasi SDPPI

Tarif / Biaya Sertifikasi SDPPI – Kominfo (Update 2024)

Biaya sertifikasi SDPPI / POSTEL – Kominfo wajib Anda bayarkan, apabila ingin mendapatkan sertifikat SDPPI / Postel Kominfo. Jenis biaya seperti ini masuk dalam kategori Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). Ketentuan tarif dan biaya sertifikasi SDPPI ini diatur jelas di PP Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berikut kutipan yang menjelaskan bahwa biaya sertifikasi alat / perangkat telekomunikasi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pada Pasal ...

Umbul Narmadi

Alat telekomunikasi - Narmadi.com

Pengawasan Alat Telekomunikasi di Border dan Post-Border

Kualitas, keamanan dan pengawasan alat telekomunikasi di Indonesia dijaga melalui pemeriksaan ketat yang dilakukan di dua lokasi utama, yaitu kawasan pabean (border) dan di luar kawasan pabean (post-border). Proses ini memastikan bahwa semua alat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia telah memenuhi standar teknis yang ketat. Mari kita cari tahu lebih dalam bagaimana pengawasan alat ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dan memastikan kualitas produk yang beredar di pasaran. Pengawasan Alat di Border dan Post-Border Seperti yang sudah disebutkan di awal, pemeriksaan ...

Galih Nugroho

Sanksi administratif - Narmadi.com

Sanksi Administratif dalam Sertifikasi Alat Telekomunikasi: Apa yang Perlu Anda Ketahui

Pernahkan Anda bertanya-tanya bagaimana Indonesia menjaga kualitas alat telekomunikasi yang beredar di pasaran? Penerapan sanksi administratif adalah kunci utamanya.  Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, berbagai sanksi administratif diberlakukan untuk memastikan semua alat telekomunikasi yang digunakan dan/atau diperdagangkan di Indonesia memenuhi standar teknis yang ketat. Langkah ini sangat penting untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar telekomunikasi di negara Indonesia.  Sanksi Administratif Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No ...

Galih Nugroho

Peraturan perangkat telekomunikasi automotive short range radar system untuk sensor mobil menurut perdirjen sdppi

Membahas Sensor Mobil (Radar) & Regulasi Sertifikasinya

Berkat kemajuan dan teknologi saat ini yang disertai kebutuhan akan mitigasi kecelakaan mendorong pengembangan radar untuk sensor mobil meningkat. Sejauh ini perkembangannya cukup signifikan dengan penambahan fitur serta teknologi yang terus dikembangkan. Begitu pula pengaplikasiannya di banyak jenis kendaraan mobil. Masyarakat sebagai pengguna perlu dilindungi kepentingannya, terutama soal mutu produk dan keamanan penggunannya. Di sini pemerintah hadir lewat regulasi untuk mengatur kriteria serta spesifikasi yang ada pada perangkat elektronik telekomunikasi. Pengaturan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan ...

Budi Pramono