Konsultan sertifikasi DJID (Postel / SDPPI) sejak 2008 +62 21 2784 3242 Hubungi kami
NarmadiConsultant Konsultasi gratis

Sanksi Tidak Memasang Label Sertifikat DJID

Sanksi Tidak Memasang Label Sertifikat DJID

Sudah punya sertifikat DJID untuk perangkat Anda? Jangan senang dulu. Setelah sertifikat diterbitkan, ada satu kewajiban penting yang tidak boleh terlewat, yakni memasang label. Label ini bukan sekadar tempelan biasa, tapi penanda bahwa perangkat Anda sah secara hukum untuk diedarkan di Indonesia. Tanpa label, sertifikat yang sudah susah payah diperoleh bisa saja dibatalkan.

Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang sanksi tidak memasang label sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mari kita pahami agar proses sertifikasi tetap aman dan lancar.

Kewajiban Memasang Label Sesuai PERMEN KOMINFO No. 3 Tahun 2024

Berdasarkan Pasal 58 PERMEN KOMINFO No. 3 Tahun 2024, setiap pemilik sertifikat wajib memasang label pada alat atau perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi. Label harus ditempel pada perangkat dan/atau kemasannya, dan bentuknya bisa berupa label fisik atau elektronik, tergantung karakteristik produknya.

Selain memasang label, pemilik sertifikat juga wajib melaporkan bukti pembuatan label kepada DJID maksimal 30 hari kalender sejak tanggal sertifikat diterbitkan. Pelaporan ini penting sebagai bagian dari proses monitoring regulator.

Sanksi Tidak Memasang Label secara Administratif

Buat yang masih abai, hati-hati. PERMEN KOMINFO No. 3 Tahun 2024 Pasal 58 menegaskan bahwa jika pemilik sertifikat tidak memasang label, ada sanksi administratif yang siap dikenakan.

  • Teguran tertulis sebanyak 3 kali.
  • Masing-masing teguran diberikan dengan tenggat waktu 14 hari kalender.
  • Jika dalam 14 hari setelah teguran ketiga pemilik sertifikat masih belum memasang label, maka akan dikenai sanksi penghentian layanan sertifikasi selama 6 bulan.

Penghentian layanan ini bisa menghambat proses lanjutan untuk produk baru atau pembaruan sertifikat yang sudah ada.

Sanksi atas Keterlambatan Melaporkan Bukti Pembuatan Label

Tak hanya pemasangan label, pelaporan pembuatannya juga tak kalah penting. Sesuai Pasal 59, pemilik sertifikat wajib melaporkan bukti pembuatan label paling lambat 30 hari setelah sertifikat diterbitkan. Kalau terlambat:

  • Akan mendapat teguran tertulis satu kali
  • Jika 14 hari kalender setelah teguran tidak juga dilaporkan, maka sanksi dari Pasal 58 akan diberlakukan, termasuk potensi penghentian layanan sertifikasi

Dampak Sanksi bagi Pemilik Sertifikat

Sanksi administratif bukan sekadar formalitas. Ketika layanan sertifikasi dihentikan selama 6 bulan, maka:

  • Proses pengajuan sertifikat baru jadi tertunda
  • Distribusi dan penjualan perangkat yang belum berlabel bisa terhambat
  • Reputasi perusahaan atau pemohon bisa menurun karena dianggap tidak patuh terhadap regulasi

Bahkan, dalam beberapa kasus, pemohon bisa diminta untuk mengulang proses sertifikasi dari awal.

Penegakan dan Pengawasan Pelaksanaan Labeling

DJID memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua perangkat tersertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan melalui proses post-market surveillance, di mana perangkat yang beredar di pasar diperiksa untuk melihat apakah sudah memenuhi standar teknis dan administratif, termasuk soal pemasangan label.

Jadi, bukan tidak mungkin perangkat Anda akan dicek langsung di lapangan. Kalau tidak ada label, siap-siap menerima sanksi.

Langkah Praktis agar Terhindar dari Sanksi Label

Sanksi di atas sebenarnya mudah dihindari bila Anda disiplin sejak sertifikat terbit. Berikut langkah yang bisa dijadikan kebiasaan:

  • Catat tanggal terbit sertifikat, lalu tandai batas 30 hari kalender untuk pelaporan bukti pembuatan label.
  • Siapkan desain label segera setelah sertifikat diterima, jangan menunggu barang siap dikirim.
  • Tentukan bentuk label yang paling sesuai dengan karakteristik produk, apakah label fisik atau elektronik.
  • Pastikan label terpasang pada perangkat dan/atau kemasannya sebelum barang beredar.
  • Laporkan bukti pembuatan label kepada DJID, lalu simpan bukti pelaporannya dengan rapi.
  • Bila menerima teguran tertulis, segera tindak lanjuti sebelum tenggat 14 hari kalender berakhir.

Ringkasan Alur Sanksi Label DJID

Supaya lebih mudah diingat, begini alurnya. Bila label tidak dipasang, pemilik sertifikat menerima teguran tertulis sampai tiga kali, masing-masing dengan tenggat 14 hari kalender. Setelah teguran ketiga tidak juga ditindaklanjuti, layanan sertifikasi dihentikan selama 6 bulan.

Untuk keterlambatan pelaporan bukti pembuatan label, teguran tertulis diberikan satu kali. Bila 14 hari kalender setelah teguran laporan belum juga disampaikan, sanksi sesuai Pasal 58 ikut diberlakukan.

Nah, karena perangkat bisa diperiksa langsung di pasar lewat post-market surveillance, jangan menunda urusan label. Lebih baik selesai di awal daripada repot di belakang.

Contoh Jadwal Sederhana Setelah Sertifikat Terbit

Supaya tidak terlewat, buatlah jadwal internal sejak hari pertama sertifikat diterima. Misalnya, pada minggu pertama tim menyiapkan desain label dan memastikan isinya sesuai ketentuan. Pada minggu berikutnya, label diproduksi dan dipasang pada perangkat atau kemasan.

Setelah itu, siapkan bukti pembuatan label dan laporkan kepada DJID jauh sebelum batas 30 hari kalender berakhir. Jangan menunggu hari terakhir, karena kendala kecil bisa saja muncul.

Simpan semua bukti dalam satu folder per sertifikat. Bila suatu saat ada pemeriksaan, dokumen bisa ditunjukkan dengan cepat.

Bila ada pergantian staf yang mengurus sertifikasi, pastikan catatan dan jadwal ini ikut diserahkan. Banyak keterlambatan pelaporan terjadi justru karena informasi tidak berpindah dengan baik saat ada pergantian orang. Dengan sistem yang rapi, kewajiban label tetap terpenuhi siapa pun yang sedang bertugas, dan sertifikat DJID Anda tetap aman dari sanksi.

Kesimpulannya, memasang label bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kepatuhan terhadap sistem sertifikasi produk yang berlaku di Indonesia. Tanpa label, perangkat Anda bisa dianggap tidak sah meski sudah punya sertifikat DJID.

Aturan SNI pun punya konsekuensi, baca sanksi hukum bagi pelanggar regulasi SNI.

Untuk itu, hindari sanksi tidak memasang label dengan mematuhi semua ketentuan, mulai dari pembuatan hingga pelaporan. Pastikan semua dilakukan tepat waktu, rapi, dan sesuai regulasi. Dengan begitu, sertifikat DJID Anda akan tetap aman, dan perangkat Anda bisa didistribusikan secara legal tanpa hambatan!

Perlu type approval untuk produk Anda?

Ceritakan produk dan negara tujuan Anda. Project handler kami akan membalas dengan persyaratan, lama proses, dan biaya.

Buat penawaran