Seiring berkembangnya teknologi keamanan kendaraan, sistem immobilizer menjadi fitur wajib di banyak mobil modern. Sistem ini memungkinkan kendaraan hanya bisa dinyalakan menggunakan kunci yang telah terverifikasi, sehingga mencegah pencurian dengan metode konvensional.
Namun, tahukah Anda bahwa sertifikasi DJID untuk immobilizer wajib dipenuhi sebelum perangkat ini dapat digunakan dan dijual di Indonesia? Sebagai bagian dari Short Range Devices (SRD), immobilizer bekerja dengan memancarkan sinyal radio pada pita frekuensi tertentu, sehingga harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID).
Lalu, bagaimana regulasi terbaru mengenai sertifikasi DJID untuk immobilizer, dan apa saja standar teknis yang harus dipenuhi? Simak penjelasannya berikut ini!
Apa itu Immobilizer dan Bagaimana Cara Kerjanya?
Immobilizer adalah sistem keamanan elektronik yang mencegah kendaraan dinyalakan tanpa autentikasi kunci yang sah. Sistem ini bekerja dengan chip RFID (Radio Frequency Identification) yang terintegrasi dalam kunci atau fob kendaraan.
- Saat pemilik kendaraan mendekat atau memasukkan kunci ke ignition, sistem membaca sinyal frekuensi dari chip RFID.
- Jika kode yang diterima cocok dengan yang terdaftar di ECU (Electronic Control Unit), mesin bisa dinyalakan.
- Jika tidak cocok atau tidak dikenali, mesin tetap terkunci dan kendaraan tidak dapat dihidupkan, meskipun ada upaya bypass.
Karena menggunakan frekuensi radio, perangkat immobilizer harus memenuhi standar teknis untuk memastikan tidak ada gangguan sinyal dan kompatibilitas dengan sistem lainnya.
Apakah Immobilizer Wajib Mendapatkan Sertifikasi DJID?
Jawabannya ya! Sertifikasi DJID untuk immobilizer diwajibkan berdasarkan KEPMEN KOMINFO Nomor 260 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Short Range Devices (SRD).
Aturan ini mengatur bahwa perangkat dengan daya pancar rendah (≤100 dBμV/m) yang bekerja dalam rentang frekuensi tertentu harus memiliki sertifikat DJID sebelum bisa dipasarkan dan digunakan di Indonesia.
Tujuan sertifikasi DJID untuk Immobilizer:
- Mencegah gangguan sinyal dengan perangkat lain
- Menjamin keamanan dan keandalan sistem immobilizer
- Memastikan perangkat bekerja sesuai standar komunikasi kendaraan
Tanpa sertifikasi DJID untuk immobilizer, perangkat ini tidak akan lolos uji legalitas dan tidak dapat digunakan secara resmi di Indonesia.
Frekuensi dan Standar Teknis untuk Immobilizer
Berdasarkan KEPMEN 260 tahun 2024, immobilizer masuk dalam kategori ke-10 SRD Lainnya dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Pita frekuensi: 16 – 150 kHz
- Daya pancar maksimum: < 100 dBμV/m
- Aplikasi utama: Sistem alarm kendaraan, kontrol akses, dan radio detection
Rentang frekuensi ini dipilih untuk menghindari interferensi dengan sistem komunikasi lain dan memungkinkan respons cepat antara kunci dan immobilizer kendaraan.
Bagaimana Proses Sertifikasi DJID untuk Immobilizer?
Agar dapat beredar di pasar Indonesia, perangkat immobilizer harus melalui tahapan sertifikasi DJID berikut:
Registrasi di e-Sertifikasi NextGen DJID
Pemohon (produsen atau importir) harus mendaftarkan perangkatnya secara online melalui sistem e-Sertifikasi DJID. Dokumen teknis dan administratif, termasuk spesifikasi perangkat, harus diunggah.
Pengiriman sampel untuk pengujian
Setelah pendaftaran disetujui, pemohon wajib mengirimkan sampel perangkat immobilizer ke laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh DJID.
Uji teknis dan evaluasi
Perangkat akan diuji apakah sesuai dengan standar teknis SRD dan tidak menyebabkan gangguan frekuensi. Hasil pengujian akan diperiksa untuk menentukan kelayakan perangkat.
Penerbitan Sertifikat DJID
Jika perangkat lolos semua uji teknis dan administratif, DJID akan menerbitkan sertifikat resmi, yang menjadi syarat wajib sebelum perangkat dipasarkan.
Risiko Menggunakan Immobilizer Tanpa Sertifikasi DJID
Menggunakan perangkat immobilizer tanpa sertifikasi DJID dapat menimbulkan sejumlah risiko, antara lain:
- Gangguan frekuensi – Dapat menyebabkan interferensi dengan perangkat komunikasi lain dalam kendaraan atau lingkungan sekitar.
- Pelanggaran hukum – Menjual atau menggunakan perangkat tanpa sertifikasi DJID melanggar regulasi telekomunikasi Indonesia.
- Keamanan yang tidak terjamin – Perangkat non-standar lebih rentan terhadap relay attack, memungkinkan pencuri membuka kendaraan tanpa kunci asli.
Agar terhindar dari masalah ini, pastikan hanya menggunakan perangkat immobilizer yang telah memiliki sertifikasi DJID resmi.
Kesimpulan
Jika Anda menggunakan kendaraan dengan sistem immobilizer, pastikan bahwa perangkatnya telah memiliki sertifikasi DJID agar sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.
Sertifikasi DJID untuk immobilizer adalah syarat wajib sesuai dengan KEPMEN KOMINFO No. 260 Tahun 2024 untuk memastikan perangkat aman, tidak mengganggu sistem lain, dan dapat digunakan tanpa risiko hukum.
Jika Anda adalah produsen atau importir immobilizer, menggunakan jasa pengurusan sertifikasi DJID dapat mempercepat proses uji teknis dan perizinan, memastikan produk Anda memenuhi standar yang ditetapkan.
Jadi, sebelum membeli atau mengimpor immobilizer, pastikan sudah memiliki sertifikasi DJID untuk menghindari masalah di kemudian hari!
Langkah Praktis bagi Produsen atau Importir Immobilizer
Mulailah dengan menuliskan spesifikasi perangkat Anda: merek, tipe, dan cara komunikasinya. Data yang jelas memudahkan penyedia jasa menyiapkan berkas dan menanggapi pertanyaan teknis dari pihak berwenang.
Siapkan dokumen pendukung dalam folder yang rapi dan beri nama berkas yang mudah dikenali. Keteraturan ini menghemat waktu Anda ketika berkas perlu diperiksa ulang atau dilengkapi.
Tentukan jadwal internal yang realistis dan pantau perkembangan secara berkala. Bila ada hal yang belum jelas, tanyakan kepada pihak yang berwenang atau penyedia jasa pengurusan sertifikasi.
Simpan seluruh korespondensi dan bukti pengajuan secara terpusat. Catatan yang rapi memudahkan Anda menelusuri kembali tahapan yang telah dilalui dan menjelaskannya kepada pihak lain.
Bila produk dijual oleh beberapa distributor, tentukan siapa yang memegang dokumen resmi. Kejelasan tanggung jawab mencegah berkas ganda dan memudahkan koordinasi di antara pihak.
Pastikan setiap perubahan pada produk dicatat dan dikomunikasikan kepada penyedia jasa sebelum pengajuan dikirim.
Pantau informasi resmi dari pihak berwenang untuk memastikan Anda memakai tata cara yang mutakhir.
Persiapan yang teratur membuat proses lebih terukur dan mudah dikelola.
Perlu type approval untuk produk Anda?
Ceritakan produk dan negara tujuan Anda. Project handler kami akan membalas dengan persyaratan, lama proses, dan biaya.
Buat penawaran