#1 Your Trusted Business Partner

Pemeriksaan Alat Telekomunikasi Melalui Post Market Surveillance - Narmadi.com

Pemeriksaan Alat Telekomunikasi Melalui Post Market Surveillance

Pemeriksaan kesesuaian alat telekomunikasi dibuat, dirakit, atau dimasukkan ke Indonesia untuk diperdagangkan atau digunakan dilakukan melalui Post Market Surveillance (PMS). PMS ini dilaksanakan untuk memastikan alat telekomunikasi telah mematuhi standar teknis yang berlaku di Indonesia. Mari kita cari tahu lebih lanjut bagaimana PMS ini dilakukan dan apa saja yang menjadi pertimbangngannya. Bentuk Pemeriksaan Post Market Surveillance Pelaksanaan Post Market Surveillance dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu rutin dan insidental. Berikut penjelasan lebih lanjut: Proses Pengujian Post Market Surveillance Post Market ...

Galih Nugroho

Alat telekomunikasi - Narmadi.com

Pengawasan Alat Telekomunikasi di Border dan Post-Border

Kualitas, keamanan dan pengawasan alat telekomunikasi di Indonesia dijaga melalui pemeriksaan ketat yang dilakukan di dua lokasi utama, yaitu kawasan pabean (border) dan di luar kawasan pabean (post-border). Proses ini memastikan bahwa semua alat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia telah memenuhi standar teknis yang ketat. Mari kita cari tahu lebih dalam bagaimana pengawasan alat ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dan memastikan kualitas produk yang beredar di pasaran. Pengawasan Alat di Border dan Post-Border Seperti yang sudah disebutkan di awal, pemeriksaan ...

Galih Nugroho

Sanksi administratif - Narmadi.com

Sanksi Administratif dalam Sertifikasi Alat Telekomunikasi: Apa yang Perlu Anda Ketahui

Pernahkan Anda bertanya-tanya bagaimana Indonesia menjaga kualitas alat telekomunikasi yang beredar di pasaran? Penerapan sanksi administratif adalah kunci utamanya.  Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, berbagai sanksi administratif diberlakukan untuk memastikan semua alat telekomunikasi yang digunakan dan/atau diperdagangkan di Indonesia memenuhi standar teknis yang ketat. Langkah ini sangat penting untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar telekomunikasi di negara Indonesia.  Sanksi Administratif Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No ...

Galih Nugroho

Peraturan perangkat telekomunikasi automotive short range radar system untuk sensor mobil menurut perdirjen sdppi

Membahas Sensor Mobil (Radar) & Regulasi Sertifikasinya

Berkat kemajuan dan teknologi saat ini yang disertai kebutuhan akan mitigasi kecelakaan mendorong pengembangan radar untuk sensor mobil meningkat. Sejauh ini perkembangannya cukup signifikan dengan penambahan fitur serta teknologi yang terus dikembangkan. Begitu pula pengaplikasiannya di banyak jenis kendaraan mobil. Masyarakat sebagai pengguna perlu dilindungi kepentingannya, terutama soal mutu produk dan keamanan penggunannya. Di sini pemerintah hadir lewat regulasi untuk mengatur kriteria serta spesifikasi yang ada pada perangkat elektronik telekomunikasi. Pengaturan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan ...

Budi Pramono

produk wajib disertifikasi sdppi

67 HS CODE Produk Wajib Disertifikasi SDPPI – Kominfo

Mengacu pada regulasi No.16 Tahun 2018, tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Terdapat 67 HS CODE produk wajib disertifikasi SDPPI Kominfo. Keseluruhan produk produk yang wajib disertifikasi tersebut harus benar-benar sudah bersertifikat SDPPI saat akan diperjual belikan di pasaran Indonesia. Sebelum Membahas jauh tetang kelompok produk yang wajib disertifikasi SDPPI, sebaiknya Anda perlu tahu tentang apa yang di maksud dengan HS CODE itu. Apa yang dimaksud dengan HARMONIZED SYSTEM (HS)? Harmonized System (HS) adalah nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara ...

Umbul Narmadi

Ready to talk?   Get in touch with our friendly team of experts.   We’re ready to assist you.