Ketika berbicara tentang Standar Nasional Indonesia (SNI), banyak orang langsung mengira bahwa semua produk elektronik wajib memenuhinya sebelum bisa beredar di pasar. Padahal, ada kondisi tertentu yang membuat produk elektronik bisa mendapatkan pengecualian dari kewajiban ini. Pengecualian tersebut tentu bukan tanpa dasar, semuanya diatur secara resmi dalam regulasi pemerintah terbaru.
Melalui Peraturan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) No. 4 Tahun 2025, ditetapkan beberapa kriteria pengecualian SNI wajib untuk produk elektronik. Apa aja? Yuk, kita bahas satu per satu kriterianya.
Daftar isi
Kriteria Pengecualian SNI Wajib
Produk dengan standar sendiri di luar SNI
Ada beberapa produk elektronik yang memiliki spesifikasi, ruang lingkup, atau syarat mutu yang tidak tercakup dalam ketentuan SNI. Biasanya ini terjadi pada produk hasil inovasi baru atau barang dari luar negeri yang belum memiliki standar padanannya di Indonesia.
Selama perbedaan tersebut dapat dijelaskan secara teknis dan disertai dokumen pendukung, produk seperti ini bisa masuk dalam kriteria pengecualian SNI wajib. Contoh sederhananya, lemari pendingin (kulkas) dengan model selain tipe berdiri.
Produk untuk keperluan riset dan pengembangan
Jika produk elektronik digunakan hanya sebagai bahan uji coba, demo teknologi, atau penelitian dan pengembangan, maka ia juga bisa mendapat pengecualian. Untuk kategori ini, biasanya ada batas kuantitas, misalnya maksimal 5 unit per tipe untuk perangkat elektronik rumah tangga atau audio video.
Kriteria ini sangat berguna bagi pelaku industri atau startup yang sedang menguji pasar tanpa harus menempuh prosedur sertifikasi SNI terlebih dahulu.
Produk sampel untuk pengujian sertifikasi
Saat proses pengurusan sertifikat SNI, pelaku usaha perlu mengirimkan produk sebagai sampel uji. Nah, unit produk yang dipakai untuk pengujian inilah yang juga masuk dalam daftar kriteria pengecualian SNI wajib. Tapi perlu diingat, status pengecualian ini hanya berlaku selama proses pengujian berlangsung dan produk tidak boleh digunakan secara komersial.
Produk elektronik yang dibawa pribadi oleh penumpang
Untuk keperluan pribadi seperti membawa laptop, kamera, atau perangkat elektronik dari luar negeri, produk juga bisa dikecualikan dari SNI wajib selama jumlahnya wajar dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Tentu saja, harus sesuai dengan aturan yang berlaku dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dokumen yang Perlu Dipersiapkan
Agar pengajuan pengecualian bisa disetujui, Anda perlu menyiapkan sejumlah dokumen sesuai jenis pengecualian:
- Surat keterangan dari lembaga riset (untuk keperluan riset dan uji coba)
- Berita acara pengambilan sampel (untuk keperluan sertifikasi)
- Surat pernyataan bermeterai berisi penjelasan teknis (untuk produk dengan standar berbeda)
- Bukti pembelian dan dokumen kepemilikan (untuk barang pribadi)
Semua dokumen ini akan diperiksa oleh lembaga atau instansi terkait, seperti LSPro, untuk memastikan bahwa pengecualian benar-benar sesuai peruntukannya. Untuk pelaku usaha yang ingin mengetahui cara mengurus Surat Keterangan Pengecualian SNI Wajib, proses dan langkah-langkahnya sudah diatur secara rinci oleh Kementerian Perindustrian dan dapat diakses melalui layanan SIINas.
Dengan memahami kriteria pengecualian SNI wajib untuk produk elektronik, pelaku usaha bisa lebih cermat dalam menentukan strategi pemasaran atau pengembangan produk. Tidak semua produk harus langsung bersertifikat SNI, selama penggunaannya jelas dan tidak untuk diperjualbelikan secara luas, masih ada jalur hukum yang bisa ditempuh.
Tentu saja, tetap ada tanggung jawab administratif seperti pelaporan dan penggunaan yang sesuai. Maka, pastikan Anda mengikuti semua prosedur dan persyaratan agar penggunaan produk tetap aman, legal, dan tidak menyalahi aturan.
Leave a Comment