Kalau Anda pernah berurusan dengan impor atau produksi perangkat elektronik, pasti sudah tidak asing lagi dengan kewajiban memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Aturan ini memang dibuat untuk menjaga kualitas dan keamanan produk yang beredar di Indonesia. Tapi ternyata, tidak semua produk elektronik wajib langsung punya SNI, lho.
Dalam situasi tertentu, misalnya untuk keperluan riset, uji coba, atau pameran, pelaku usaha bisa mengajukan Surat Keterangan Pengecualian SNI Wajib. Surat ini menjadi semacam “izin khusus” yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian agar produk bisa masuk atau digunakan di Indonesia tanpa harus melalui proses sertifikasi SNI terlebih dahulu.
Nah, biar enggak bingung, yuk kita bahas langkah-langkahnya secara lebih santai tapi tetap informatif.
Daftar isi
Tata Cara Mengurus Surat Keterangan Pengecualian SNI Wajib
Langkah 1: Isi data produk di SIINas
Semua proses dimulai secara online lewat Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Di sinilah pelaku usaha perlu memasukkan informasi lengkap soal produk yang ingin diajukan pengecualiannya. Beberapa data yang harus disiapkan antara lain:
- Nomor HS Code (kode klasifikasi barang)
- Jenis dan nama produk
- Spesifikasi teknis
- Tujuan penggunaan (apakah untuk uji coba, riset, demo teknologi, dan lain-lain.)
- Pelabuhan asal dan tujuan impor/ekspor
Usahakan semua data diisi dengan benar dan detail, karena ini akan menjadi dasar evaluasi oleh tim penilai.
Langkah 2: Siapkan dan unggah dokumen pendukung
Setelah data produk diisi, langkah berikutnya adalah mengunggah sejumlah dokumen sebagai persyaratan administratif. Beberapa dokumen yang wajib dilampirkan antara lain:
- Surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Kementerian Perindustrian
- Izin usaha, seperti NIB atau dokumen perizinan lainnya
- Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan produk yang diajukan pengecualiannya memiliki standar, ruang lingkup, klasifikasi, dan syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan
- Foto produk dari berbagai sisi agar bisa diverifikasi
- Brosur atau katalog teknis
- Sertifikat merek (bila tersedia)
- Hasil uji dari laboratorium pihak ketiga (jika ada)
- Penilaian dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)
Dokumen-dokumen ini penting untuk menunjukkan bahwa produk yang diajukan memang tidak ditujukan untuk distribusi komersial.
Langkah 3: Verifikasi oleh LSPro
Setelah semua dokumen lengkap, proses akan dilanjutkan dengan verifikasi oleh LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk). Dalam tahap ini, LSPro akan memeriksa kelengkapan berkas dan, bila perlu, melakukan pengujian produk di laboratorium uji.
Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa produk benar-benar sesuai dengan kriteria pengecualian yang ditetapkan. Hasilnya nanti akan dijadikan dasar keputusan apakah Surat Keterangan Pengecualian SNI Wajib bisa diterbitkan atau tidak.
Langkah 4: Laporan tambahan melalui e-reporting
Kalau surat pengecualian sudah diterbitkan, bukan berarti proses selesai. Pelaku usaha masih punya tanggung jawab untuk melaporkan:
- Aktivitas industri yang berkaitan dengan penggunaan produk
- Realisasi impor, termasuk jumlah dan waktu pemasukan barang
Semua pelaporan ini dilakukan lewat fitur e-reporting di SIINas, yang bertujuan untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa produk benar-benar digunakan sesuai tujuan awalnya.
Proses pengajuan Surat Keterangan Pengecualian SNI Wajib sebenarnya cukup jelas dan bisa dilakukan oleh siapa saja yang benar-benar membutuhkannya. Fasilitas ini memberikan ruang bagi pelaku industri untuk melakukan inovasi tanpa terbentur regulasi terlalu ketat di tahap awal.
Tapi penting untuk diingat, pengecualian ini bersifat sementara dan terbatas. Artinya, produk yang mendapatkan surat pengecualian tidak boleh dipasarkan secara umum atau diperjualbelikan di luar skema yang diajukan.
Kalau Anda sedang merencanakan impor produk elektronik untuk keperluan riset, demo, atau pengujian, proses ini bisa jadi solusi praktis yang tetap mematuhi aturan tanpa menghambat inovasi.
Leave a Comment